Garudaku (mungkin) Tidak Bisa Terbang Tinggi Lagi

Kembalikan Sepakbola Indonesia, mungkin itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan kondisi sepakbola Indonesia kini. Kisruh ditubuh PSSI dari era Nurdin Halid masih saja belum berubah, malah bertambah parah. Yang kita tahu waktu era Nurdin Halid, kompetisi yang legal adalah ISL (indonesian Super League), namun Nurdin Halid sudah dianggap membosankan oleh publik sepakbola Indonesia, dan terbentuklah lawan untuk menggulingkan posisinya dari IPL (indonesia Premier League). Sudah jelas IPL merupakan kompetisi yang ilegal. Setelah Johar Arifin berhasil “menggulingkan” posisi Nurdin Halid, banyak harapan yang menginginkan dia lebih baik dari Nurdin, namun masyarakan dibuat kecewa setelah Alfred Riedl tidak dilanjutkan kontraknya, tidak hanya disitu, IPL dijadikan kompetisi resmi dan ISL tidak diakui. Ya beginilah yang terjadi dalam tubuh sepakbola bangsa Indonesia, disaat kita menginginkan timnas dan persepakbolaan Indonesia semakin maju, malah terjadi masalah intern yang kronis.

Tubuh PSSI kini kembali menjadi dua, Johar Arifin dengan La Nyalla Mattalitti sebagai penyelamat persepakbolaan Indonesia, sama seperti dulu Nurdin Halid dengan Johar Arifin dkk. Inilah yang membuat masalah semakin berlarut karena FIFA akan menjatuhkan sanksi terkait dualisme kompetisi di tubuh PSSI. Sanksi yag dijatuhkan adalah dibekukan dari pertandingan Internasional, yang berarti kompetisi kita tidak akan diakui, dan kita tidak dapat bertanding di luar Indonesia dan kompetisi dari FIFA, tentunya ini akan menghancurkan asa seluruh masyarakat dan pemain sepakbola Indonesia. Hukuman yang dijatuhkan beraneka ragam, Kuwait hanya dihukum 15 hari, Bosnia 2 bulan, Peru sebulan, dan yang terparah adalah Nigeria yang mencapai 2 tahun.

Inilah yang harus kita hindari. PSSI harus bersatu untuk menyelesaikan masalah ini agar kita tidak menerima sanksi yang sangat berat dan merugikan tersebut. Beruntung AFC berhasil melobi FIFA untuk memberikan waktu Indonesia untuk menyelesaikan masalah dualisme kompetisi ini. Awalnya rekonsiliasi ini tidak ada yang mau mengalah antara kubu IPL dan ISL, namun setelah mentri Pemuda dan Olahraga, Andi Malarangeng ingin mencabut aliran dana untuk PSSI, pihak Johar Arifin mulai melunak. Rekonsiliasi harus segera dicapai agar tidak terjadi sanksi untuk Indonesia, yang ideal tentunya adalah merger antara dua kompetisi tersebut sehingga tidak ada yang dianaktirikan, entah itu dibagi dua wilayah seperti kompetisi kita di masa dulu atau tetap pada format satu wilayah. Kemudian untuk kepengurusan PSSI sendiri seharusnya FIFA dan AFC turun tangan, ketua PSSI harus dari FIFA dan bukan orang Indonesia sehingga tidak akan terjadi persaingan politik seperti sekarang ini sampai kondisi ini kembali seperti normal.

Tidak ada jalan lain untuk semua rakyat Indonesia bersatu untuk rekonsiliasi ini. Sepakbola Indonesia merupakan milik rakyat Indonesia, bukan hanya milik kelompok-kelompok tertentu, apalagi yang menggunakanya untuk politik. We love timnas but no PSSI. 

Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Suatu negara dapat dikatakan maju dari banyak aspek. Dari segi perekonomian, politik, olahraga, sumber daya, dan infrastruktur negara tersebut. Kini yang akan saya bahas adalah mengenai infrastruktur di Indonesia. Infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam suatu negara, infrastruktur berfungsi sebagai media bagi masyarakat dalam menjalakan roda perekonomian setiap harinya. Sebenarnya apa sih infrastruktur itu? Menurut saya, Infrastruktur adalah sarana yang diberikan negara sebagai penunjang bagi masyarakat yang ada dalam negara tersebut. Tanpa sarana-sarana tersebut, maka masyarakat akan lebih sulit mendapatkan kemudahan dalam menjalankan aktifitas.

Contoh dari infrastruktur dapat kita jumpai setiap harinya, mulai dari jalan tol, hingga akses internet yang diprasaranai oleh provider-provider yang sudah tidak asing namanya ditelinga kita. Yang terbaru adalah jembata Suramadu yang menjadi penghubung antara Surabaya dan Madura yang dibangun dengan biaya yang tidak sedikit. Namun banyak juga infrastruktur yang sebenarnya tidak diperlukan, semisalnya isu pembangunan gedung MPR yang baru, sampai pembenahan kamar mandi yang sangat menghabiskan dana rakyat. Beginilah yang terjadi di Indonesia, pemerintah tidak berfikir matang dalam membuat suatu langkah dalam pembangunan suatu infrastruktur. Masih banyak infrastruktur dan pembenahan yang sia-sia yang hanya menghabiskan uang rakyat.

Selain itu, dalam hal pemeliharaan sangat kurang. Kita lihat bagaimana jembatan yang sangat vital yang belum lama dibuat, jembatan Suramadu, mur-murnya sudah banyak yang hilang karena ulah segelintir oknum yang ingin mencari keuntungan. Dapat dilihat jelas masyarakat Indonesia tidak bisa menjaga dan melestarikan suatu infrastruktur. Sama halnya dengan masalah pembuangan atau saluran air. Kini orang-orang hanya memikirkan membuat bangunan yang menguntungkan, namun tidak memperhatikan aspek tersebut. Dampaknya, setiap hujan mulai mengguyur, maka dipastikan jalanan akan terendam banjir.

Beginilah yang terjadi di Indonesia, Infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah belum terlalu maksimal dan tepat sasaran, dan masyarakat Indonesia tidak dapat menjaga infrastruktur yang telah dibuat pemerintah. Seharusnya kita memiliki kesadaran bahwa infrastruktur yang ada, merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya, karena infrastruktur inilah yang kita gunakan setiap hari, untuk mencari sesuap nasi, untuk segalanya yang kita lakukan di tanah air tercinta ini. Maka marilah kita jaga apa yang sudah pemerintah berikan untuk kita.

Biaya Pilkada

Pilkada, apa yang ada di pikiran Anda bila kita mendengar tentang pilkada, semua pasti mengerucut menjadi satu pemikiran, dana yang sangat banyak. Memang, pilkada adalah ajang mencari kekuasaan yang tentunya harus mengeluarkan duit banyak. Pemilihan kepala daerah, dari namanya seharusnya tidak ada uang banyak yang harus digelontarkan oleh sang calon kepala daerah, karena masyarakatlah yang harus memilih, tinggal datang di hari pencoblosan, mencoblos, memasukkan kertas pencoblosan kedalam kotak tersegel.

Namun kenyataanya tidak sesederhana itu. Setiap calon kepala daerah harus menyetor sejumlah uang untuk jaminan dalam melakukan pencalonan, sudah begitu tentunya agar masyarakat tahu tentang sang calon, mereka harus menggelontarkan uang untuk dana kampanye, mendatangkan artis ibukota untuk menghibur dalam kampanye, serta membuat kaos bergambar sang calon untuk para simpatisan. Bayangkan, begitu banyak dana yang harus dikeluarkan dalam pilkada. Jangan lupakan lagi uang untuk mencari hati masyarakat, dari membetulkan jalan suatu komplek, sampai yang membagikan uang ke rumah-rumah. Inilah praktek kotor yang banyak dilakukan para calon kepala daerah kini. Mereka sangat menginginkan kekuasaan hingga melakukan segala cara dan salah satu caranya adalah dengan kekuatan uang.

Ironi inilah yang terjadi di Indonesia. Hanya demi kekuasaan kepala daerah semua dilakukan, bila dipikir dengan logika pasti kita sampai geleng-geleng kepala. Ya, inilah yang terjadi. Setelah menjadi kepala daerah, pastilah yang mereka pikirkan pertama kali adalah ingin balik modal, bukan ingin melayani masyarakat. Ujung-ujungnya yang terjadi adalah korupsi, banyak berita tentang kepala daerah yang tertangkap korupsi, penyelewengan dana, dan lain-lain. Inilah yang salah di Indonesia, kita mendapatkan kekuasaan dengan uang, dan setelah mendapatkan kekuasaan tersebut, kita mencari uang yang lebih banyak dari yang kita keluarkan.

Dibalik kesuraman pilkada dan calon kepala daerah di indonesia, masih ada beberapa orang yang melayani untuk masyarakat, contohnya pak Joko Widodo atau yang kita kenal dengan Jokowi, walikota Solo, Jawa Tengah, begitulah seharusnya kepala daerah, melindungi dan melayani masyarakat, tidak peduli tentang kekuasaan dan uang. Ayo, kita sebagai masyarakat yang pintar, pilihlah kepala daerah anda dengan cermat, pilihlah yang bukan membeli kekuasaan dengan uang, pilihlah kepala daerah yang ingin melayani kita. 

Dominasi Perusahaan Asing di Indonesia dan Dampaknya

Dalam perkembangan ekonomi bangsa Indonesia, bangsa Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang pesat. Perbaikan infrastruktur hingga sistem terus dibenahi sehingga pertumbuhan ekonomi bertumbuh pesat dan terus berkembang. Namun, mengapa masih terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok? Mengapa pemerintah harus menaikkan BBM yang meskipun akhirnya tertunda? Dan mengapa harga harga barang-barang di Indonesia cenderung tinggi atau mahal?

Ditelaah lebih lanjut, ternyata ini merupakan kesalahan pemerintah. Ya, pemerintah terlalu “lembek” dalam membuat suatu keputusan dalam menjalin kerja sama, contohnya dengan perusahaan asing. Kita semua tahu bahwa perusahaan asing di Indonesia sangat banyak jumlahnya, malah lebih banyak dari perusahaan lokal, mereka memiliki sumber daya yang tidak terbatas, sehingga dapat melakukan apapun untuk perkembangan perusahaan tersebut. Teknologi tang modern dan canggih di peralatannya, mengontrak sumber daya dengan gaji besar, dan pembelian bahan baku dengan jumlah besar. Siapapun pasti tergiur untuk bekerja di perusahaan Asing.

Perusahaan asing mampu membentuk dan membangun pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dengan kelebihan-kelebihan perusahaan-perusahaan asing yang tadi saya paparkan, roda perekonomian sangat bergantung dari adanya perusahaan asing ini. Namun, mengapa masih terlontar pertanyaan-pertanyaan seperti di awal?harga yang relatif mahal?dan kenaikan harga masih sering kita jumpai?

Pemerintah terlalu longgar dalam membuat keputusan kerja sama, yang terbaru contohnya ada di Papua,Irian. Salah satu perusahaan asing yang bergerak dalam pertambangan minyak bumi seperti memonopoli minyak bumi Indonesia. Indonesia tidak mendapatkan keuntungan yang besar dari pengeboran tersebut, malah negara asal perusahaan asing tersebut yang mendapatkan keuntungan dan presentase minyak bumi yang lebih besar dari Indonesia, lebih dari 60% malah. Inilah yang terjadi, pemerintah terlalu lembek, terlalu mudah memberikan pihak asing kebebasan sehingga bangsa Indonesia harus melakukan import yang sangat besar. Bagaimana kita harus membeli minyak bumi jadi dari negara-negara lain, bagaimana kita membeli teknologi dari negara-negara lain, padahal kitalah penyedia bahan mentah tersebut.

Inilah yang menjadikan harga barang-barang kebutuhan di Indonesia sangat tinggi. Pemerintah suda saatnya melakukan pembenahan terhadap dominasi perusahaan asing di Indonesia, harus dilakukan lobi-lobi semaksimal mungkin, agar entah bangsa Indonesia maupun perusahaan asing, mendapatkan keuntungan yang tepat dan efisien. Ingat kita tuan rumah, jangan sampai kita merasa sebagai tamu di rumah sendiri.