Biaya Pilkada

Pilkada, apa yang ada di pikiran Anda bila kita mendengar tentang pilkada, semua pasti mengerucut menjadi satu pemikiran, dana yang sangat banyak. Memang, pilkada adalah ajang mencari kekuasaan yang tentunya harus mengeluarkan duit banyak. Pemilihan kepala daerah, dari namanya seharusnya tidak ada uang banyak yang harus digelontarkan oleh sang calon kepala daerah, karena masyarakatlah yang harus memilih, tinggal datang di hari pencoblosan, mencoblos, memasukkan kertas pencoblosan kedalam kotak tersegel.

Namun kenyataanya tidak sesederhana itu. Setiap calon kepala daerah harus menyetor sejumlah uang untuk jaminan dalam melakukan pencalonan, sudah begitu tentunya agar masyarakat tahu tentang sang calon, mereka harus menggelontarkan uang untuk dana kampanye, mendatangkan artis ibukota untuk menghibur dalam kampanye, serta membuat kaos bergambar sang calon untuk para simpatisan. Bayangkan, begitu banyak dana yang harus dikeluarkan dalam pilkada. Jangan lupakan lagi uang untuk mencari hati masyarakat, dari membetulkan jalan suatu komplek, sampai yang membagikan uang ke rumah-rumah. Inilah praktek kotor yang banyak dilakukan para calon kepala daerah kini. Mereka sangat menginginkan kekuasaan hingga melakukan segala cara dan salah satu caranya adalah dengan kekuatan uang.

Ironi inilah yang terjadi di Indonesia. Hanya demi kekuasaan kepala daerah semua dilakukan, bila dipikir dengan logika pasti kita sampai geleng-geleng kepala. Ya, inilah yang terjadi. Setelah menjadi kepala daerah, pastilah yang mereka pikirkan pertama kali adalah ingin balik modal, bukan ingin melayani masyarakat. Ujung-ujungnya yang terjadi adalah korupsi, banyak berita tentang kepala daerah yang tertangkap korupsi, penyelewengan dana, dan lain-lain. Inilah yang salah di Indonesia, kita mendapatkan kekuasaan dengan uang, dan setelah mendapatkan kekuasaan tersebut, kita mencari uang yang lebih banyak dari yang kita keluarkan.

Dibalik kesuraman pilkada dan calon kepala daerah di indonesia, masih ada beberapa orang yang melayani untuk masyarakat, contohnya pak Joko Widodo atau yang kita kenal dengan Jokowi, walikota Solo, Jawa Tengah, begitulah seharusnya kepala daerah, melindungi dan melayani masyarakat, tidak peduli tentang kekuasaan dan uang. Ayo, kita sebagai masyarakat yang pintar, pilihlah kepala daerah anda dengan cermat, pilihlah yang bukan membeli kekuasaan dengan uang, pilihlah kepala daerah yang ingin melayani kita.